Jambi, 16 Januari 2025
Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Jambi dengan tegas mengecam rencana Pemerintah Provinsi Jambi, melalui Asisten II Setda, untuk membuka kembali jalur darat angkutan batubara di provinsi ini. Kebijakan tersebut dianggap tidak hanya mengabaikan penderitaan masyarakat Jambi, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana manfaat nyata yang diterima oleh daerah ini dari industri batubara.

Ketua AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP, dengan lantang mempertanyakan, “Batubara ini sebenarnya untuk siapa? Kalau benar batubara bisa mensejahterakan rakyat Jambi, kenapa anggaran Provinsi Jambi selalu defisit? Uang besar dari batubara ini berputar di mana? Yang jelas, bukan di Jambi, tapi kerusakan jalan, polusi udara, dan nyawa yang hilang akibat kecelakaan di jalan ditanggung masyarakat Jambi.”

 

Batubara: Untung Besar untuk Segelintir, Beban Berat untuk Banyak Orang

Ki Anom, Wakil Ketua AWaSI Jambi, juga menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan yang dianggap sepihak dan tidak pro-rakyat. “Pengusaha tambang melalui PPTB hanya tahu meminta, tapi tidak pernah menunjukkan tanggung jawab. Apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki jalan yang mereka rusak? Masyarakat Jambi tidak pernah menikmati hasil dari batubara ini. Yang ada, kami hanya dapat debu, macet, dan biaya kesehatan yang semakin mahal!”

Baca juga:  Kapolres Muaro Jambi Langsung Turun ke Lokasi: Komitmen Polri dalam Menangani Krisis

Ki Anom juga menyoroti bahwa meskipun sektor tambang sering disebut sebagai penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), kenyataannya tidak ada perubahan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat. “PAD besar dari batubara itu hanya ilusi. Kalau benar besar, kenapa kita masih harus menghadapi jalan rusak di mana-mana dan layanan publik yang minim?”

 

Sekjen AWaSI: “Hentikan Kebijakan yang Merugikan Masyarakat Jambi!”

Sekjen AWaSI Jambi, Andrew Sihite, menyatakan bahwa pembukaan kembali jalur darat angkutan batubara hanya akan memperburuk kondisi masyarakat dan infrastruktur di Jambi. “Ini bukan hanya soal kebijakan buruk, ini adalah penghinaan bagi rakyat Jambi. Kami terus-menerus diminta menanggung eksternal cost yang ditimbulkan oleh pengusaha batubara. Polusi udara, kemacetan, dan korban kecelakaan terus meningkat, sementara keuntungan besar dari batubara tidak pernah dirasakan langsung oleh masyarakat.”

Baca juga:  TERKAIT PROSES HUKUM POLSEK LINGGO SARI BAGANTI,PIHAK KELUARGA APRESIASI KINERJA KEPOLISIAN

Andrew juga mempertanyakan klaim pemerintah bahwa batubara berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah. “Kalau memang batubara sebesar itu kontribusinya, kenapa kita masih defisit? Apakah ada transparansi dalam pengelolaan pajak dan royalti tambang? Atau uang ini hanya mengalir ke segelintir elit dan pengusaha?”

 

AWaSI Jambi: Batubara Membawa Bencana, Bukan Manfaat

AWaSI Jambi mengingatkan bahwa pembukaan kembali jalur darat angkutan batubara tidak hanya mengancam infrastruktur dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial. “Sudah terlalu lama masyarakat Jambi menjadi korban dari kebijakan yang berpihak pada segelintir pengusaha. Kami menolak keras kebijakan ini dan meminta Gubernur Jambi untuk menghentikan rencana ini sebelum membawa dampak lebih besar,” ujar Erfan.

AWaSI Jambi juga mendesak:

  1. Audit Total Pendapatan dan Pengelolaan Batubara: Pemerintah harus transparan tentang ke mana uang hasil tambang ini mengalir dan bagaimana penggunaannya.
  2. Penutupan Permanen Jalur Darat: Masyarakat Jambi tidak lagi sanggup menanggung kerusakan dan dampak negatif dari angkutan batubara.
  3. Tanggung Jawab PPTB: Pengusaha tambang harus diwajibkan membangun jalur khusus dan bertanggung jawab atas kerusakan jalan, polusi, dan kesehatan masyarakat.
Baca juga:  Dipimpin Depati Anum, Masyarakat 5 Desa Tanjung Pauh Siap Berjuang Menangkan HTK-Ezi

 

AWaSI Jambi Siap Mengawal

AWaSI Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga kebijakan yang merugikan masyarakat Jambi dibatalkan. “Kami tidak akan diam. Kalau pemerintah terus menutup mata terhadap penderitaan rakyat, kami siap turun ke jalan dan membawa kasus ini ke tingkat nasional,” tegas Andrew Sihite.

Dengan rilis ini, AWaSI Jambi menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menolak kebijakan yang jelas-jelas tidak membawa manfaat bagi rakyat Jambi. “Jangan biarkan Jambi hanya menjadi tempat eksploitasi tanpa imbal balik yang adil. Batubara adalah milik kita, tapi kenapa kita hanya dapat kerugiannya?” tutup Erfan.

AWaSI Jambi – Untuk Jurnalisme yang Berkeadilan
Kontak PERS :
Penulis : Kang Maman – Andrew Sihite

Jabatan : Jurnalis Muda

No. HP : 0816.3278.9500

Dibaca oleh : 7