JAMBI,(AWaSI.id), 07.08.2026.Ancaman abrasi di bantaran Sungai Batanghari semakin mengkhawatirkan. Sejumlah fasilitas vital masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang, mulai dari Pos Damkar, instalasi PDAM, kantor kelurahan, jalan lingkungan hingga permukiman warga, terancam tergerus apabila tidak segera mendapatkan penanganan.
Melihat kondisi tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E. turun langsung ke lokasi bersama Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Ferdianto, Anggota DPRD Provinsi Jambi Sapuan Ansori, S.E., serta Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruq.
Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi abrasi sekaligus mendorong percepatan penanganan oleh pemerintah pusat dan daerah.
DPRD Dorong Negara Hadir Sebelum Bencana Terjadi
Kemas Faried menegaskan, persoalan abrasi bukan hanya menyangkut pembangunan turap, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan fasilitas pelayanan publik.
“Yang kami perjuangkan bukan sekadar pembangunan turap, tetapi perlindungan bagi masyarakat. Negara harus hadir sebelum bencana terjadi,” ujar Kemas Faried.
Menurutnya, kondisi abrasi yang terus menggerus bantaran Sungai Batanghari tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika tidak segera ditangani, ancaman terhadap permukiman warga maupun fasilitas publik akan semakin besar.
Kehadiran Anggota Komisi V DPR RI dan jajaran BWS Sumatera VI diharapkan dapat membuka jalan bagi percepatan penanganan melalui dukungan pemerintah pusat.
Empat Kawasan Jadi Prioritas
Dari hasil peninjauan lapangan, terdapat sedikitnya empat kawasan yang membutuhkan pembangunan pengaman tebing secara serius, yakni:
Bosek
Danau Teluk
Kemingking Dalam
Pasir Panjang
DPRD Kota Jambi berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat tersebut agar dapat masuk dalam program prioritas penanganan pemerintah.
Penanganan abrasi di sepanjang bantaran Sungai Batanghari membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui APBN menjadi salah satu faktor penting untuk merealisasikan pembangunan turap dan pengaman tebing di sejumlah titik rawan.
Bagi DPRD Kota Jambi, langkah tersebut bukan semata-mata pembangunan infrastruktur, tetapi bagian dari upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan fasilitas publik yang berada di sepanjang bantaran Sungai Batanghari.
DPRD Kota Jambi akan terus mengawal persoalan abrasi ini hingga ada langkah konkret penanganan, sehingga masyarakat tidak harus menunggu bencana terjadi terlebih dahulu.
