Muaro Jambi – Aliansi Wartawan Siber Indonesia (Awasi) Jambi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Muaro Jambi pada Selasa (1/8/2023) terkait Undang – undang keterbukaan informasi publik.

Kedatangan rombongan Aliansi Wartawan Siber Indonesia (Awasi) Jambi langsung disambut oleh sejumlah pejabat publik Pemerintahan Kabupaten Muara Jambi.

Dalam dalam pertemuan tersebut, Ketua Aliansi wartawan Siber Indonesia (Awasi) Jambi, Erfan indriyawan,SP, bahwa pejabat publik yang mengelola anggaran publik maka kewajibannya adalah memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat. Begitu juga dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Desa dan Sekolah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Muarojambi.

“Nyatanya kita temukan bahwa sejumlah instansi pemerintah tidak memberikan layanan infomasi kepada masyarakat Muarojambi hal terindikasi terjadi tindak pidana korupsi pada instansi tersebut” jelas Erfan.

Baca juga:  Mengurus Jalan Tol Triliunan, Kantor PJBH Jambi Tersembunyi

Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan merupakan organisasi struktural yang memiliki organisasi dibawahnya. Dinas Pendidikan memiliki sekolah dan Dinas Kesehatan memiliki Puskesmas dan Pustu dibawahnya.

Ketua Awasi Jambi Erfan, menjelaskan mengenai sekolah – sekolah yang berprestasi ada baiknya dipublikasikan sehingga masyarakat luas tahu tentang perkembang sekolah di kabupaten Muarojambi.

Sekarang di era digital setiap masyarakat mempunyai android terakses langsung dengan dunia yang lebih luas sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tentang Kabupaten Muarojambi.

Terkadang kita ingin mengetahui produk pembangunan apa saja yang telah dicapai oleh suatu instansi dan anggaran dari dinas terkesan ditutupin oleh pejabat publik terkait. Maka akan sangat patut diduga adanya kejanggalan yang terindikasi terjadinya tindak pidana korupsi.

Baca juga:  BPPRD Kota Jambi Tingkatkan Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Kolaborasi dan Inovasi

Di Dinas Kesehatan juga banyak anggaran yang digelontorkan atau diturunkan dari pemerintah pusat untuk program kesehatan, sejauh ini minim informasi ke masyarakat.

Erfan juga berharap, ada perhatian khusus dari Pemkab Muarojambi tentang hak masyarakat terkait infomasi yang terkesan diabaikan.

“Kita berharap aspirasi dari yang kami suarakan hari ini bisa tersampaikan ke Bapak Bupati untuk memperjuangkan keterbukaan informasi publik dan bisa dianggarkan di setiap dinas yang diada di Muarojambi” ujar erfan. (red)