AWaSI.id | BATAM, 9 November 2026

Peredaran rokok merek Lenox tanpa pita cukai di Kota Batam kian memunculkan tanda tanya besar. Produk yang diduga melanggar ketentuan cukai tersebut tidak lagi sekadar ditemukan di warung-warung tersembunyi, tetapi disebut-sebut telah dijual secara terbuka dan dikirim ke berbagai daerah di luar Batam dengan harga jauh di bawah harga rokok legal.

Kondisi ini menimbulkan kesan seolah-olah terdapat ruang yang begitu leluasa bagi peredaran rokok tanpa cukai. Pertanyaannya, bagaimana produk tersebut bisa beredar secara terbuka dan menjangkau wilayah lain tanpa terdeteksi secara efektif oleh aparat pengawasan?

Setiap bungkus rokok yang beredar tanpa memenuhi kewajiban cukai berpotensi mengurangi penerimaan negara. Jika peredaran berlangsung secara masif dan terus-menerus, potensi kerugian negara tentu tidak dapat dipandang sebelah mata. Dana yang semestinya masuk ke kas negara untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik justru berpotensi hilang akibat praktik yang tidak sesuai ketentuan.

Atas kondisi tersebut, publik patut meminta penjelasan terbuka dari sejumlah instansi yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum, mulai dari Bea Cukai Batam dan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polda Kepri beserta Polresta Barelang, Kejaksaan Negeri Batam, Pemerintah Kota Batam melalui Satpol PP, hingga BPOM, Dinas Kesehatan, serta DPRD Kota Batam dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Masyarakat tidak sedang membangun tuduhan tanpa dasar. Namun, apabila produk rokok tanpa pita cukai benar-benar ditemukan beredar secara terbuka dan menjangkau berbagai daerah, kondisi tersebut layak menjadi perhatian serius. Apakah sistem pengawasan belum berjalan maksimal, terdapat celah dalam penindakan, atau ada persoalan lain yang perlu ditelusuri?

Peredaran yang berlangsung secara luas tentu membutuhkan penelusuran menyeluruh, bukan sekadar penindakan terhadap pedagang kecil di tingkat pengecer. Rantai distribusi, pemasok, gudang penyimpanan, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut perlu diperiksa sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap pejabat dan aparat negara mengemban amanah melalui sumpah jabatan. Sumpah tersebut bukan sekadar rangkaian kalimat dalam seremoni pelantikan, melainkan komitmen untuk menjalankan tugas, menjaga kepentingan negara, serta menegakkan hukum secara profesional dan bertanggung jawab.

Karena itu, ketika peredaran rokok tanpa pita cukai diduga berlangsung secara terbuka, publik berhak mempertanyakan sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai sumpah jabatan hanya terdengar lantang ketika diucapkan, tetapi kehilangan maknanya ketika masyarakat membutuhkan bukti pengawasan dan penegakan hukum.

Publik tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Yang dibutuhkan adalah penindakan yang konsisten, pengusutan menyeluruh, serta pertanggungjawaban yang transparan. Pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, sementara potensi kebocoran penerimaan negara harus segera dihentikan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Bea Cukai Batam maupun instansi terkait lainnya. Redaksi AWaSI.id tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan dari seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

REDaksi AWaSI.id