JAKARTA, Himpunan Mahasiswa Batanghari (HIMBARI) Jakarta mengecam tragedi meninggalnya seorang anak perempuan berusia delapan tahun akibat tenggelam di kolam retensi kawasan Jambi Business Center (JBC), Kota Jambi. Peristiwa tersebut dinilai tidak boleh dipandang sebatas musibah, melainkan harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tanggung jawab pengelolaan kawasan, pengawasan pemerintah, serta dugaan persoalan perizinan pembangunan JBC.

Sekretaris Umum HIMBARI Jakarta, M. Nicky Edrian, menilai tragedi tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam aspek keselamatan masyarakat di tengah aktivitas pembangunan kawasan bisnis. Menurutnya, keberadaan fasilitas yang memiliki potensi membahayakan masyarakat tanpa pengamanan dan informasi keselamatan yang memadai merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap sepele.

"Ini bukan hanya persoalan seorang anak yang kehilangan nyawa. Kita harus mempertanyakan bagaimana sebuah kawasan pembangunan dapat beroperasi sementara aspek keselamatan masyarakat masih menyisakan persoalan. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan tersebut? Bagaimana pengawasannya? Dan apakah seluruh ketentuan perizinan serta kewajiban pembangunan telah dipenuhi?" ujar Nicky.

Nicky juga menyoroti rekam jejak pembangunan JBC yang sebelumnya telah menuai sejumlah persoalan. Kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT Putra Kurnia Properti selama 30 tahun perlu dievaluasi secara terbuka, terutama menyangkut pemenuhan kewajiban pembangunan dan status perizinan.

Ia menilai, dugaan persoalan perizinan yang pernah dipersoalkan sejumlah pihak, termasuk persoalan dokumen lingkungan dan persyaratan bangunan, harus ditindaklanjuti secara serius. Pemerintah tidak boleh membiarkan pertanyaan mengenai legalitas dan tanggung jawab pengelolaan kawasan terus menggantung tanpa penjelasan yang transparan.

"Jangan sampai setelah ada korban jiwa, semua pihak justru sibuk melepaskan tanggung jawab. Kami ingin pemerintah membuka persoalan ini secara terang. Siapa pengembangnya, siapa pengelolanya, bagaimana izin-izinnya, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat di kawasan tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut, HIMBARI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. PT Putra Kurnia Properti sebagai mitra pengembang juga perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai kewajiban dan perannya dalam kerja sama tersebut.

Nicky turut mempertanyakan keseriusan pengawasan pemerintah daerah terhadap proyek yang melibatkan pemanfaatan aset publik. Menurutnya, investasi dan pembangunan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum maupun keselamatan masyarakat.

IRONI KUNJUNGAN PRESIDEN, JAMBI BICARA KOTA SEHAT TETAPI KESELAMATAN WARGA DIPERTANYAKAN

Tragedi JBC juga menjadi sorotan tersendiri menjelang rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Provinsi Jambi dalam agenda Healthy Cities Summit 2026 pada 23 November mendatang.

Nicky menilai, momentum kunjungan Presiden seharusnya tidak hanya dimanfaatkan sebagai panggung seremonial untuk memperlihatkan kemajuan pembangunan daerah. Lebih dari itu, pemerintah harus berani memperlihatkan dan menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

"Bagaimana kita berbicara tentang kota sehat, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat, sementara persoalan keselamatan warga di kawasan pembangunan justru menelan korban jiwa? Apakah pembangunan hanya diukur dari megahnya infrastruktur dan besarnya investasi, tanpa melihat bagaimana keselamatan manusia dijamin?" ungkap Nicky.

Menurutnya, konsep kota sehat tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan perkotaan. Pemerintah harus memastikan setiap ruang publik dan kawasan yang bersentuhan dengan aktivitas masyarakat memenuhi standar keamanan serta tidak mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang aman.

HIMBARI Jakarta mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap tragedi tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya kelalaian, dugaan pelanggaran perizinan, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan JBC.

HIMBARI Jakarta juga meminta pemerintah membuka dokumen kerja sama JBC kepada publik dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pengembang. Jangan sampai persoalan yang telah berulang kali menjadi perhatian publik kembali tenggelam tanpa penyelesaian.

"Jangan tunggu korban berikutnya untuk kemudian pemerintah menunjukkan keseriusannya. Satu nyawa yang hilang sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk menuntut pertanggungjawaban. Pembangunan seharusnya menghadirkan kesejahteraan, bukan justru mengorbankan keselamatan masyarakat," tutup Nicky.