BATAM - AWASI.ID - Penangkapan seorang wartawan berinisial H oleh Satreskrim Polresta Barelang terus menuai perhatian dan menjadi sorotan di kalangan insan pers Kota Batam. Sejumlah wartawan menyatakan akan mengawal perkembangan perkara tersebut guna memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selasa (17/11/2026), polemik mencuat setelah adanya perbedaan penjelasan mengenai konstruksi perkara dan dasar hukum yang digunakan dalam proses penangkapan H.

Kuasa hukum H, Jacobus Silaban, SH, menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diperjelas, baik terkait proses penangkapan maupun dasar hukum yang dikenakan terhadap kliennya. Ia mempertanyakan konstruksi laporan serta penerapan Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP yang berkaitan dengan dugaan pengancaman.

Di sisi lain, Satreskrim Polresta Barelang melalui video yang beredar menyampaikan bahwa H diamankan atas dugaan pemerasan terhadap seorang pelaku usaha. Dalam penjelasan tersebut, kepolisian menyebut adanya permintaan uang sekitar Rp75 juta serta transfer sebesar Rp10 juta ke rekening pribadi H.

Perbedaan penjelasan tersebut kemudian menjadi perhatian Ketua ASWIN DPC Kota Batam, Haris Dianto. Ia menyoroti adanya perbedaan antara pasal yang tercantum dalam surat penangkapan dengan penjelasan kepolisian kepada publik.

Menurut Haris, penyidik perlu memberikan kejelasan mengenai pasal yang disangkakan, unsur-unsur pidana yang diduga terpenuhi, kedudukan pihak pelapor, serta alat bukti yang menjadi dasar dilakukannya tindakan hukum terhadap H.

Ia menegaskan, pengawalan terhadap perkara tersebut bukan berarti membenarkan atau melindungi wartawan yang terbukti menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan pribadi.

Namun demikian, setiap tindakan penegakan hukum harus tetap berlandaskan prosedur yang sah, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menghormati hak-hak hukum setiap warga negara.

"Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Kami akan mengawal perkara ini, tetapi tidak membenarkan penyalahgunaan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi," tegas Haris.

Lebih lanjut, Haris menyampaikan bahwa apabila dalam perkembangan perkara ditemukan dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penangkapan H, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum melalui mekanisme dan lembaga yang berwenang.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari status seseorang sebagai wartawan, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang objektif. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, tentu harus diproses sesuai hukum. Sebaliknya, apabila terdapat kekeliruan prosedur, hal tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, transparansi dan profesionalitas penyidik menjadi perhatian publik. Kejelasan mengenai konstruksi perkara, dasar penetapan sangkaan, serta alat bukti diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Pengawalan yang dilakukan insan pers di Batam diharapkan menjadi bagian dari kontrol publik terhadap proses penegakan hukum, bukan sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pada akhirnya, perkara ini harus diselesaikan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih, sementara kebebasan pers dan hak-hak hukum setiap orang tetap mendapatkan perlindungan. (Red).