BATAM, Awsi.id Merek-merek rokok tanpa pita cukai seperti Rave, Manchester, hingga R7 Bold kini bukan lagi sekadar nama yang terdengar asing. Di Batam, barang-barang ini beredar dengan bebas, berpindah tangan dari satu daerah ke daerah lain, seolah-olah memiliki izin untuk berjalan di atas hukum. Masyarakat bertanya dalam kebingungan: ke mana arah pengawasan yang seharusnya berjalan? Mengapa aktivitas yang jelas-jelas melanggar peraturan justru berjalan tanpa hambatan berarti?
Setiap hari yang berlalu, negara kehilangan pendapatan yang hakiki. Cukai yang tidak masuk berarti berkurangnya dana untuk sekolah, jalan, rumah sakit, dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Angkanya bukan lagi ribuan, melainkan miliaran rupiah yang lenyap dalam diam. Di tengah situasi ini, muncul keraguan yang mendalam: apakah ada pihak yang sengaja membuka jalan agar aktivitas ini terus berlangsung?
Jika benar ada pihak yang sengaja membiarkan, melindungi, bahkan terlibat langsung di dalamnya, maka itu bukan sekadar kelalaian. Itu adalah pengkhianatan terhadap amanah yang diemban. Sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik bukanlah sekadar rangkaian kata-kata seremonial yang kemudian dilupakan begitu saja. Itu adalah janji kesetiaan kepada negara dan hukum, di mana setiap pemangku kedudukan bersumpah untuk menjaga kepentingan rakyat, bukan melindungi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Landasan Hukum yang Menjadi Pedoman
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat (1)
Semua orang berada dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada satu pun jabatan yang menjadikan seseorang kebal dari penegakan hukum, termasuk dalam kasus peredaran barang ilegal maupun dugaan keterlibatan oknum di dalamnya.
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat (1)
Pajak dan pungutan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dilindungi konstitusi. Mengabaikan atau membiarkan pelanggaran di bidang ini sama halnya dengan merugikan keuangan negara secara langsung.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Cukai, Pasal 115
Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, atau mengedarkan barang kena cukai tanpa melunasi kewajibannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda minimal 10 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Barang tersebut berstatus dapat disita oleh negara.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1)
Pejabat yang menyalahgunakan wewenang atau membiarkan terjadinya kerugian keuangan negara dapat dikenakan tindak pidana korupsi, dengan ancaman penjara antara 4 hingga 20 tahun serta denda yang signifikan. Memperkaya diri sendiri atau pihak lain melalui pelanggaran hukum adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 dan Pasal 5
Setiap penyelenggara negara wajib memegang teguh sumpah jabatan. Dilarang menyalahgunakan wewenang, kedudukan, atau kesempatan yang dimiliki untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain. Kewajiban ini melekat pada setiap jabatannya.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 419
Pejabat yang menggunakan kedudukannya untuk melanggar hukum atau menguntungkan pihak tertentu dapat dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kelalaian yang disengaja pun dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Suara Media yang Tidak Bisa Dibungkam
Pemberitaan yang muncul bukanlah kebisingan yang harus diabaikan. Kami, awak media, adalah bagian dari sistem pengawasan publik. Ketika kami menyampaikan apa yang terlihat di lapangan, itu bukan untuk menggugurkan kewibawaan instansi, melainkan mengingatkan agar tugas dan fungsi dijalankan sebagaimana mestinya.
Jangan biarkan laporan-laporan ini dianggap angin lalu yang berlalu tanpa jejak. Masyarakat menuntut kejelasan, menuntut ketegasan, dan menuntut pertanggungjawaban. Telusuri jejak siapa saja yang terlibat, dari yang mengedarkan hingga yang melindungi. Saring barisan sendiri, karena rakyat menilai kinerja bukan dari janji, melainkan dari hasil yang nyata.
Amanah jabatan itu berat. Gunakan untuk melindungi negara, bukan merugikannya. Usut tuntas, tegakkan hukum, dan tunjukkan kepada publik bahwa tidak ada yang berada di atas undang-undang.



