LINGGA, awasi.id - Rumitnya birokrasi pengiriman bahan pokok dari luar daerah memicu kelangkaan dan lonjakan harga sembako di Kabupaten Lingga. Kondisi ini tidak hanya memberatkan masyarakat, tetapi juga mengancam kelancaran operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga, Arman Arsyad, mendesak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Bea Cukai untuk memberikan dispensasi serta mempermudah regulasi pengiriman pasokan logistik. Menurutnya, hambatan arus barang paling terasa pada jalur pengiriman dari Kota Batam, Tanjungpinang, dan Jambi.
"Aturan kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas Batam sebagai jalur utama pasokan sangat memengaruhi kelancaran distribusi. Kami minta ada diskresi hukum atau kebijakan khusus, mengingat Batam adalah pemasok utama kebutuhan pokok masyarakat Lingga," ujar Arman, Kamis (24/9/2026).
Arman mengungkapkan bahwa para pelaku usaha di Lingga kini tertekan oleh kerumitan prosedur administratif dan beban pajak pendatangan barang dari luar wilayah. Tingginya beban birokrasi tersebut berdampak langsung pada melambungnya harga jual sembako di tingkat konsumen.
"Ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit, jangan lagi dibebani oleh tingginya harga kebutuhan pokok," tegasnya.
Dampak kelangkaan dan masalah distribusi ini juga merembet ke sektor usaha kecil dan menengah. Salah satunya adalah melonjaknya harga pakan udang vaname yang menjadi tumpuan mata pencaharian para petambak lokal.
"Para petambak sudah mengeluhkan melambungnya harga pakan udang vaname. Kondisi ini jelas mengganggu pendapatan mereka," tambah Arman.
Ia berharap Pemprov Kepri dan instansi terkait dapat melihat kondisi geografis Lingga secara kontekstual agar krisis logistik tidak berlarut-larut.
"Jika aturan dipukul rata tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar daerah kepulauan, pasokan logistik ke Lingga akan selalu rentan mengalami kelangkaan," pungkasnya.
